Komisi VI Apresiasi Kinerja Keuangan BTN

24-11-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino saat RDP dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Foto: Geraldi/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mengapresiasi kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Menurutnya, kinerja BTN mengalami tren yang positif dengan pertumbuhan yang bagus. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, terkait pendalaman PMN Tunai tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

 

"Selamat, Pak. Ini angka-angkanya (kinerja keuangan) bagus semua, Pak. Saya lihat kinerja BTN juga luar biasa, indikator-indikator yang disajikan juga trennya positif, Pak. Pertumbuhan kredit positif, dana pihak ketiga positif, Casa (Current Account Saving Account), net interest margin, laba bersih juga mengalami pertumbuhan yang bagus," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Meski begitu, Harris memberikan beberapa catatan terhadap BTN. Di antaranya terkait dengan Beban Operasi dan Pendapatan Operasional (BOPO) BTN. Menurutnya BOPO BTN yang masih di atas 80 persen masih perlu diperbaiki.

 

"Kalau kita lihat sekarang, hampir semua Bank Himbara Bopo-nya sudah membaik, Pak. misalnya BMRI (Bank Mandiri) sudah di 50 persen, sudah setara dengan BCA. Ini menarik. BRI sendiri di angka 60 persen, BNI di angka 70 persen. Sehingga rasanya PR (pekerjaan rumah) untuk Pak Dirut dan jajarannya adalah soal Bopo ini harus turun," jelas Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini tersebut.

 

Hal lain yang harus diperbaiki dari BTN, menurutnya, adalah dalam hal komparasi laba bersih. Laba bersih BTN yang sudah tumbuh di angka 50 persen, menurutnya, sudah dinilai cukup baik. "Namun, dalam teori bisnis kan jika pesaing kita tumbuh lebih besar, berarti kita ketinggalan. Rumusnya begitu, Pak," imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Lebih lanjut, Harris juga mengapresiasi BTN yang menyatakan bahwa PMN yang diberikan sekarang akan dikembalikan dalam bentuk dividen dalam dua atau tiga tahun mendatang. Harris pun mengapresiasi hal tersebut, sebab menurutnya, tidak semua BUMN bisa seperti itu.

 

"Proses PMN dan right issue, saya yakin jadwalnya terpenuhi dan semuanya berjalan lancar. Dampaknya juga sudah dipaparkan di RDP sebelumnya, yaitu tadinya di 3T sekarang di 2,8T, dan tadi Bapak katakan (PMN) ini bisa dikembalikan dalam bentuk dividen dalam 2-3 tahun mendatang. Ini terima kasih. (Karena) nggak semua BUMN bisa seperti ini, Pak. Biasanya sekali duit masuk ya tidak pernah kembali," imbuhnya.

 

Senada, Anggota Komisi VI lainnya, Subardi juga mengapresiasi pemerintah yang memberikan perhatian pada kebutuhan rumah masyarakat. Sehingga pihaknya pun mendukung PMN kepada BTN yang digunakan untuk merealisasikan perumahan rakyat.

 

"Saya perlu mengapresiasi karena pemerintahan sekarang tidak hanya memberikan perhatian kepada rakyatnya itu soal pangan, tetapi juga soal papan. Buktinya BTN diberikan sebuah kepercayaan yang bentuknya PMN," katanya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...